SEPUTAR PESTA DANAU TOBA
* Gubsu : Soal Biaya PDT dari Pemprop/APBD, Tanya ke Sekda, Itu Menyangkut SKPD
Medan (SIB)
Menteri Kebudayaan & Pariwisata (Menbudpar) RI Ir Jero Wacik menegaskan penyelenggaraan acara Pesta
Danau Toba (PDT) yang digelar sebagai agenda wisata utama (core event tourism callendar) yang digelar setiap tahunnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah di Sumut, mulai dari pemerintah propinsi (Gubsu) hingga ke-7 daerah kabupaten sekitar Danau Toba itu sendiri (Simalungun, Taput, Tobasa, Samosir, Humbang, Dairi dan Karo), walaupun merupakan bursa wisata berskala nasional.
“Ingat, pasca kebijakan dan berlakunya otonomi daerah, semua kegiatan pariwisata yang bersifat promosi atau bentuk lainnya, merupakan tanggung jawab dan kebijakan pemerintah daerah sendiri. Jadi, acara seperti Pesta Danau Toba di Sumut ini adalah tanggung jawab para kepala daerah di tujuh kabupaten yang ada di sekitar Danau Toba itu sendiri, dan juga gubernur dari Pemprop. Soal kenapa atau bagaimana objek wisata Danau Toba yang tak dapat alokasi dana dari pusat (cq Ditjen Pemasaran Kepmenbudpar) walaupun Sumut ini merupakan salah satu di antara 10 daerah tujuan wisata (DTW) atau destinasi unggulan di Indonesia, itu kan sudah diatur Undang-Undang berdasarkan usulan dan persetujuan pihak DPR RI. Tapi yang jelas, kami di Kemenbudpar selalu dan terus mempromosikan objek wisata Danau Toba ini di berbagai acara dan tempat. Bahkan, saya selaku menteri (Menbudpar) sekarang ini jadi lebih banyak mempromosikan Danau Toba ketimbang pariwisata Bali karena Bali itu sudah berpromosi sendiri,” papar Menbudpar Jero Wacik di Medan, Kamis (15/7).
Dia mengutarakan hal itu di ruang VVIP Bandara Polonia, setibanya dari Jakarta ketika akan berangkat ke Balige (Taput) dalam rangka kunjungan kerja 5 menteri atas undangan mantan Wantimpres Letjen TNI (Purn) TB Silalahi. Ke-5 menteri yang dijadwalkan datang ke Taput (Balige dan kawasan Danau Toba) itu adalah : Menteri Pendidikan Nasional M. Nuh, Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan, Menteri Perhubungan Fredy Numbery, Menteri Pemuda & Olah Raga Andi Mallarangeng dan Menbudpar Jero Wacik.
Bersama Menbudpar tampak anggota DPD RI Parlindungan Purba SH selaku Ketua Umum PDT 2010 dan ketua harian Bibie Nurahayati Lubis, Direktur Akademi Pariwisata Medan Renalmon Hutahaean, dan tak lama kemudian hadir Gubsu Syamsul Arifin SE yang langsung duduk di samping menteri.
Menbudpar ‘dicecar’ wartawan seputar maraknya opini publik soal pariwisata Sumut yang dinilai dan terkesan terdiskriminasi karena tak mendapat perhatian optimal dari pemerintah pusat selama ini, khususnya soal objek wisata Danau Toba yang tampak kian sepi dari kunjungan demi kunjungan para turis dalam beberapa tahun belakangan ini. Opini itu antara lain timbul ketika ditinjau para anggota DPR RI dari Komisi X dan Komisi VI yang datang secara terpisah belum lama ini.
Dia membantah kalau Danau Toba sebagai destinasi andalan pariwisata Sumut tampak terdiskriminasi selama ini. Itulah sebabnya, ujar dia, sektor pariwisata di departemen pemerintahan dulunya, ketika otonomi daerah mulai diberlakukan, menjadi instansi yang pertama menyerahkan sepenuhnya wewenang kebijakan dan pengelolaan objek dan program wisata ke daerah. Itulah sebabnya, ujar Menbudpar, pihaknya sebagai menteri pun tak bisa atau tak berhak lagi menentukan atau menggantikan para kepala dinas pariwisata di daerah-daerah karena sepenuhnya sudah tanggung jawab gubernur.
“Soal alokasi dari pusat untuk objek atau acara wisata di daerah, sekarang semua kan tergantung usulan dan persetujuan DPR. Kita kan tak bisa menerapkan pola ‘hujan gerimis’ dalam pemberdayaan objek wisata, semua daerah dapat curahan, tapi tak ada yang basah…. Kalau misalnya alokasi dari pusat cuma Rp33 miliar dan semua daerah (33 propinsi di Indonesia) cuma dapat Rp 1 miliar per daerah, bisa buat apa itu. Bisa buat apa Sumut ini… Tapi yang jelas….saya mau bilang satu hal, warga Sumut harus bersyukur karena punya gubernur yang sangat peduli terhadap pariwisata daerahnya, termasuk Danau Toba sendiri. Kalau ada jadwal, sekarang ini saya lebih senang datang ke Sumut ketimbang ke Bali karena di Sumut saya disambut langsung gubernur dan para bupati seperti tujuh bupati tempo hari. Kalau kunjungan ke daerah lain, suasananya tak sebagus ini,” katanya sembari menambahkan beberapa hal soal kondisi pariwisata nasional saat ini.
Dia, antara lain menyebutkan kondisi pariwisata nasional saat ini sedang berkompetisi dalam tiga pencitraan destinasi wisata di setiap daerah tujuan wisata di Indonesia, yaitu destinasi negatif, destinasi nol dan destinasi positif. Destinasi negatif adalah objek atau DTW yang membuat para turis kecewa ketika mengunjunginya sehingga si turis berminat datang lagi atau akan mengajak para kerabatnya di kemudian hari.
Namun, ketika ditanyakan apakah klasifikasi objek wisata yang pernah diterapkan pemerintah masih berlaku apa tidak, khususnya soal penetapan objek wisata bagaimana sebagai objek potensial, objek bagaimana yang kemudian layak jual dan objek bagaimana yang kemudian ditetapkan sebagai objek atau DTW unggulan, Menbudpar terkesan melenceng jawabnya karena justru menjelaskan 5 kriteria pilihan kunjungan wisata : objek alam (naturality), budaya (culture), masyarakat (people), food (makanan khas) dan nilai (value).
PDT = SKPD…?
Seperginya Menbudpar bersama rombongan, Gubsu Syamsul Arifin memang menegaskan pihaknya terus memperdulikan pariwisata Sumut, termasuk objek wisata Danau Toba yang sedang dijadwalkan untuk PDT 2010 pada Oktober mendatang, walaupun di satu pihak dia menilai masih ada elemen masyarakat di Danau Toba yang terkesan kurang mendukungnya.
“Soal pariwisata Danau Toba terus kita perhatikan. Tapi bagaimanalah, ada upaya untuk melestarikan rumah adat Batak di sana, malah gedung ruko-ruko yang dibangun di pinggir Danau Toba itu. Soal berapa biaya yang akan diperlukan untuk Pesta Danau Toba (PDT tahun ini), tanyakan saja ke Sekda (Drs RE Nainggolan MM) karena itu menyangkut SKPD (satuan kerja perangkat daerah),” katanya kepada pers sambil memaparkan beberapa hal yang menyangkut pola sosial-budaya dan kesiapan masyarakat setempat terhadap upaya pengembangan wisata Danau Toba, termasuk PDT-PDT setiap tahunnya.
Soal adanya rencana pagelaran musik pop dengan nama Lake Toba Music Festival 2010 dengan biaya hampir Rp2 miliar (Rp1,7 miliar lebih) yang langsung mengundang kecaman dan protes publik karena terkesan akan “menggeser” item-item bertema budaya dan wisata Danau Toba sebagai agenda utama yang digelar selama ini… Gubsu Syamsul Arifin langsung ‘mengarahkan’ wartawan untuk bertanya pada Parlindungan Purba selaku Ketua Umum PDT 2010.
“Acara festival musik jazz (Lake Toba World Music) di PDT 2010 ini bukan untuk meniadakan acara lain yang bersifat budaya atau potensi wisata setempat, melainkan untuk menambah bila pesta wisata ini di kalangan warga atau pengunjung kelas menengah ke atas agar lebih banyak orang yang datang ke Danau Toba nantinya, khususnya selama acara PDT berlangsung. Toh nantinya di acara PDT ini tetap akan digelar acara budaya dan kesenian dan olah raga tradisional seperti biasanya, bahkan tahun ini juga akan diselenggarakan pemilihan desa wisata terbaik di kawasan Danau Toba,” ujar Parlindungan Purba mengklarifikasi.
Namun ketika ditanyakan soal biaya untuk acara festival musik itu saja mencapai Rp 1 miliar lebih sementara biaya keseluruhan PDT setiap tahunnya hanya berkisar Rp1,5 miliar rata-rata walaupun tak pernah 100 persen tercapai, Purba kembali menegaskan hal itu masih sebatas rencana
SUMBER HARIAN SIB 30-07-2010
Komentar
Posting Komentar