MENULIS UNTUK BERBAGI

Simalugun adalah salah satu suku bangsa Batak yg berada di Provinsi Sumatera Utara Indonesia  yang secara administratif  berada di kabupaten Simalungun  pada pemerintahan Republik Indonesia saat ini  Simalungun pada zaman kerajaan  mempunyai 2 fase kerajaan yaitu kerajaan Maroppat ( KERAJAAN SIANTAR Marga Damanik  KERAJAAN TANAH JAWA Marga Sinaga  KERAJAAN RAYA Marga Saragih DAN KERAJAAN PANEI Marga Purba dan yang kedua fase kerajaan Marpitu yang terdiri  dari : kerajaan. Siantar - Raja: Damanik, Dolog Silou - Raja: Purba Tambak, Raya - Raja: Saragih Garingging, Purba - Raja: Purba Pakpak, Panei - Raja: Purba Dasuha, Tanoh Jawa - Raja: Sinaga, Silimakuta - Raja: Purba Girsang Kerajaan Girsang Masuk Dalam klan Purba biasa di sebut Purba Girsang Raja Kerajaan Silimahuta Girsang Pada zaman dahulu  adalah Raja Pamora idup Girsang yang mempunyai wilayah 5 Partuanon (huta-Kuta-Kampoeng) yaitu : 1.Rakut Besi 2.Saribu Jandi 3.Mardingding 4.Dolog Panribuan 5.NagaMariah K

Promosi Budaya tujuh kerajaan simalungun (PB7KS) Yang di prakarsai oleh komunitas Patunggung simalungun Sanggar rayantara dan masih banyak komunitas lain  yg terlibat di dalam nya walaupun tak kami sebut satu persatu tidak mengurangi rasa hormat kami untuk mereka yg ikut serta PB7KS  yang  di ketuai oleh Jordiman Purba ,SE Putra simalungun yg perduli dengan kebudayaan dan Parawisata di kabupaten simalungun berkat kerja keras mereka Kerajaan Simalungun  sudah 3 kali mengikuti  festival budaya berskala Nasional seperti Festival Kebudayaan Masyarakat Asean ( FKMA)  Festival Keraton Nusantara (FKN ) dan festival budaya Daerah  lain nya masyarakat simalungun sangat mengapresiasi kerja keras mereka karena mereka simalungun sudah lebih di kenal di Nusantara ini Budaya adalah harta warisan sebuah suku bangsa yang tak ternilau harga nya  LOGO PB7KS 7 Pewaris Raja kerajaan Simalungun Festival Keraton dan Masyarakat Adat Asean V. Simalungun menghadirkan 7 kerajaan Yang Ada

Jalan Trans Jawa Jalan Tol Trans  Surabaya - Jakarta di resmikan Nikmati perjalanan anda dengan Istirahat sejenak di Rest Area KM 597 Magetan Menikmati Hidangan Nusantara ( Brand lokal) seperti yg di promosikan Bapak Presiden RI Ir.Joko widodo di sela sela peresmian jalan tersebut Semoga membawa dampak baik pada perekonomian di sekitar jalan trans jawa untuk meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar nya Sumber video instagram@jokowi

 Kabanjahe-andalas  Objek pariwisata Tongging dan Sipiso-piso di Kabupaten Karo, akan terus dikembangkan sesuai arahan Presiden Jokowi, agar sekeliling kawasan Danau Toba dibenahi sedini mungkin. Termasuk rencana pembangunan dermaga tahun 2019 di Pelabuhan Tongging. Anggarannya sekitar Rp25 miliar dari pusat. Salah satu transportasi perairan utama di kawasan Danau Toba adalah kapal motor (KM). Keberadaannya dianggap belum memadai bagi para wisatawan lokal maupun asing berkunjung ke sana. Terlebih beberapa waktu lalu terjadi peristiwa tenggelamnya KM Sinar Bangun. Sebagaimana diketahui, Danau Toba telah ditetapkan menjadi Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN). Hal itu disampaikan Bupati Karo Terkelin Brahmana SH didampingi Firman Firdaus Sitepu anggota DPRD Karo, Kepala Bappeda Ir Nasib Sianturi MSi dan Camat Merek Tomi Sidabutar, usai meninjau lokasi pembangunan kios Kuliner guna memperindah di sepanjang bibir Danau Toba di Desa Tongging, belum lama ini. Sekaligus

Medan, 22/10 (LintasMedan)  Kalangan anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara (Sumut) menilai pengerjaan pembangunan pusat kuliner di sekitar pinggiran Danau Toba atau persisnya di kawasan wisata Tongging, Kabupaten Karo minim sosialisasi sehingga menuai tanda tanya dari sejumlah warga setempat. “Masyarakat di sekitar lokasi proyek itu hanya mendengar informasi bahwa di sekitar lokasi pemukiman mereka akan dibangun sejumlah kios kuliner berbiaya Rp3 miliar lebih yang bersumber dari APBN tahun 2018,” kata anggota DPRD Sumut, Siti Aminah Perangin-angin kepada pers di Medan, Senin. Namun, lanjutnya, pihak pengelola proyek dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) hingga saat ini belum pernah menginformasikan kepada warga setempat mengenai skenario relokasi maupun skema ganti rugi lahan yang terdampak pembangunan pusat kuliner. “Masyarakat di Desa Tongging yang bertempat tinggal di sekitar lokasi pembangunan pusat kuliner akhir-akhir ini semakin bingung