PEMBANGUNAN PUSAT KULINER OBJEK WISATA TONGGING MINIM SOSIALISASI
Medan, 22/10 (LintasMedan)
Kalangan anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara (Sumut) menilai pengerjaan pembangunan pusat kuliner di sekitar pinggiran Danau Toba atau persisnya di kawasan wisata Tongging, Kabupaten Karo minim sosialisasi sehingga menuai tanda tanya dari sejumlah warga setempat.
“Masyarakat di sekitar lokasi proyek itu hanya mendengar informasi bahwa di sekitar lokasi pemukiman mereka akan dibangun sejumlah kios kuliner berbiaya Rp3 miliar lebih yang bersumber dari APBN tahun 2018,” kata anggota DPRD Sumut, Siti Aminah Perangin-angin kepada pers di Medan, Senin.
Namun, lanjutnya, pihak pengelola proyek dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) hingga saat ini belum pernah menginformasikan kepada warga setempat mengenai skenario relokasi maupun skema ganti rugi lahan yang terdampak pembangunan pusat kuliner.
“Masyarakat di Desa Tongging yang bertempat tinggal di sekitar lokasi pembangunan pusat kuliner akhir-akhir ini semakin bingung. Jika rumah mereka ikut tergusur, apakah ada ganti rugi atau tidak?,” ujar politisi senior PDI-Perjuangan Sumut itu.
Selain itu, lanjutnya, dari sejumlah pemilik bangunan di Desa Tongging yang sebagian lahannya bakal terdampak proyek pusat kuliner di pinggir Danau Toba, diperkirakan baru dua orang yang menerima dana ganti rugi.
Legislator asal daerah pemilihan Kabupaten Karo, Dairi dan Pakpak Bharat ini, memastikan bahwa masyarakat di Desa Tongging sangat mendukung pembangunan dan penataan sektor pariwisata tanpa melakukan penggusuran.
Dia juga menekankan bahwa penataan kawasan wisata Tongging perlu diperkaya dengan menonjolkan desain bernuansa budaya lokal, yakni budaya Karo. (LMC-02)
Kalangan anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara (Sumut) menilai pengerjaan pembangunan pusat kuliner di sekitar pinggiran Danau Toba atau persisnya di kawasan wisata Tongging, Kabupaten Karo minim sosialisasi sehingga menuai tanda tanya dari sejumlah warga setempat.
“Masyarakat di sekitar lokasi proyek itu hanya mendengar informasi bahwa di sekitar lokasi pemukiman mereka akan dibangun sejumlah kios kuliner berbiaya Rp3 miliar lebih yang bersumber dari APBN tahun 2018,” kata anggota DPRD Sumut, Siti Aminah Perangin-angin kepada pers di Medan, Senin.
Namun, lanjutnya, pihak pengelola proyek dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) hingga saat ini belum pernah menginformasikan kepada warga setempat mengenai skenario relokasi maupun skema ganti rugi lahan yang terdampak pembangunan pusat kuliner.
“Masyarakat di Desa Tongging yang bertempat tinggal di sekitar lokasi pembangunan pusat kuliner akhir-akhir ini semakin bingung. Jika rumah mereka ikut tergusur, apakah ada ganti rugi atau tidak?,” ujar politisi senior PDI-Perjuangan Sumut itu.
Selain itu, lanjutnya, dari sejumlah pemilik bangunan di Desa Tongging yang sebagian lahannya bakal terdampak proyek pusat kuliner di pinggir Danau Toba, diperkirakan baru dua orang yang menerima dana ganti rugi.
Legislator asal daerah pemilihan Kabupaten Karo, Dairi dan Pakpak Bharat ini, memastikan bahwa masyarakat di Desa Tongging sangat mendukung pembangunan dan penataan sektor pariwisata tanpa melakukan penggusuran.
Dia juga menekankan bahwa penataan kawasan wisata Tongging perlu diperkaya dengan menonjolkan desain bernuansa budaya lokal, yakni budaya Karo. (LMC-02)
Komentar
Posting Komentar