April, Kemenko Maritim-BPODT-LIPI Mulai Tertibkan KJA di Danau Toba

Medanbisnisdaily.com - Medan. Direktur Utama Badan Pelaksana Otorita Danau Toba (BPODT), Arie Prasetyo, menyatakan, bulan April mendatang pihaknya akan memulai penertiban keramba jaring apung (KJA) di perairan Danau Toba. KJA dipakai sebagai alat usaha budi daya ikan oleh sejumlah perusahaan, seperti PT Aquafarm Nusantara, PT Suri Tani Pemuka dan warga setempat .

Kata Arie, penertiban KJA dilakukan bersama dengan Kemenko Maritim dan pihak Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). Oleh Kemenko, beberapa waktu lalu sebagai lembaga independen LIPI diminta melakukan penelitian tentang usaha KJA yang saat ini memenuhi perairan Danau Toba.

"Penelitian dari LIPI itu kami kira bagus, data-data dari mereka jadi dasar action plan kita nanti," ujar Arie kepada medanbisnisdaily.com seusai mengikuti rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi B DPRD Sumut, di gedung dewan, Jalan Imam Bonjol, Medan, Senin (28/1/2019), .

Ungkapnya, hasil penelitian LIPI tidak berbicara soal zero KJA atau pemberlakuan zonasi. Tetapi ada strategi spesifik sebagai usaha mengurangi dampaknya. Di antara lokasi-lokasi di perairan Danau Toba yang dijadikan tempat berusaha KJA, sudah teridentifikasi beberapa titik yang over capacity (berlebih), ditinjau dari kemampuan lingkungan.

"Untuk meng-handle yang sudah over capacity perlu segera dilakukan pengurangan," tegasnya.

Dari beberapa daerah di perairan Danau Toba yang jumlah KJA-nya sudah melebihi kapasitas lingkungan, sesuai dengan penelitian LIPI, Arie menyatakan, di antaranya adalah Haranggaol. Agar dampak buruknya tidak melebar, maka harus dilakukan pengurangan.

Dibandingkan dengan penelitian serupa yang pernah dilaksanakan World Bank, dia menyebutkan LIPI lebih spesifik. LIPI menegaskan daerah mana saja yang KJA-nya harus dikurangi dan berapa banyak.

"Nanti arahnya akan k esana, Danau Toba menjadi zero KJA," tegas Arie.

REPORTER

PARLINDUNGAN SIBUEA

EDITOR

SASLI PRANOTO SIMARMATA